Pemerintah Pede Jembatan Selat Sunda Tahan Gempa dan Letusan Anak Krakatau

Jakarta - Pemerintah tengah menggodok kembali proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan kawasan industri Selat Sunda. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah beberapa kali mengundang ahli dari luar negeri untuk memastikan proyek ini aman.

                                                                                     

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) kepada detikFinance saat ditemui di Bandara Cirebon, Selasa (16/7/2013).

"Kita harus tahu persis sebenarnya yakin nggak itu bisa dibangun. Kita sering mengundang ahli-ahli dari luar negeri untuk melakukan itu. Ahli-ahli jembatan," kata Djokir.

Setelah dilakukan beberapa studi awal oleh Kementerian PU dan para ahli, Djokir memastikan, proyek Jembatan Selat Sunda yang menelan investasi hingga Rp 200 triliun tersebut layak dibangun, dan aman dari guncangan gempa ataupun letusan gunung Anak Krakatau.

"Tahan gempa bisa, kalau Krakatau meletus tidak sampai di situ," katanya.

Sampai saat ini, sumber dana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 200 triliun belum diputuskan pemerintah. Dalam seminggu ini pemerintah akan segera memutuskan sumber pendanaan ini.

Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna mengatakan, ada beberapa kriteria pembiayaan tersebut, seperti bukan dari APBN, serta BUMN masuk dalam proyek tersebut, dan adanya keutamaan bagi pemrakarsa JSS ini yaitu Artha Graha milik pengusaha nasional Tomy Winata.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan Artha Graha Network selaku pemrakarsa Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dimiliki pengusaha Tomy Winata harus menggandeng BUMN untuk menyiapkan mega proyek ratusan triliun rupiah tersebut.

"Pada prinsipnya Artha Graha (pemrakarsa) harus kerjasama dengan BUMN, dengan kedua pemda (Banten dan Lampung). Supaya lebih objektif," kata Hidayat.

Dikatakan Hidayat, nantinya proses penunjukan BUMN akan dilakukan oleh tim 7, melalui proses tender yang terbuka. Hidayat mengharapkan, BUMN yang terlibat merupakan BUMN yang 100% milik pemerintah.

"Mudah-mudahan BUMN yang 100% milik pemerintah yang ikut," katanya.

Menurutnya studi kelayakan atau feasibility study (FS) dari proyek ini harus dilakukan paling lambat pada tahun 2014 nanti, sebelum masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II selesai tahun depan.

"Mereka sebagai penyelenggara proyek akan mendapat penunjukkan dari pemerintah membuat FS, diharapkan FS harus selesai paling telat tahun depan, supaya sebelum pemerintahan ini berakhir ini sudah bisa dicanangkan," katanya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah kehilangan banyak waktu mempersiapkan mega proyek Jembatan Selat Sunda. Awalnya studi uji kelayakan (feasibility study/FS) selesai tahun ini.

Kenyataan ini sudah melenceng dari rencana awal, awalnya pemrakarsa konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk FS seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Persiapan proyek termasuk FS oleh permrakarsa (Artha Graha) paling lambat disiapkan 2 tahun semenjak Perpres terbit.

Info berita lebih lengkap disini 

source:detik.com

Dahlan Iskan Bakal Masuk Bui Jika Jual Merpati Begitu Saja

Jakarta - Rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tengah berupaya mencari investor untuk membeli PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) bisa berbuntut panjang. Pasalnya, jika Dahlan Iskan resmi menjual Merpati begitu saja maka ia bisa terkena pidana dan masuk penjara.

"Penjualan BUMN termasuk dalam konsep privatisasi, yang artinya dijual sebagian atau keseluruhan saham BUMN tersebut dan itu harus mendapat persetujuan DPR," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada detikFinance, Selasa (16/7/2013).

Harry menegaskan, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak dapat melakukan sendiri penjualan saham Merpati karena ia akan dianggap melanggar UU BUMN. 

"Wacana itu harus dibicarakan di Komite Privatisasi yang diketuai oleh Menteri Perekonomian dimana menteri BUMN menjadi salah satu anggotanya," tegas Harry.

Lebih jauh Harry menekankan, bila Dahlan Iskan bertindak sendiri menjual BUMN bisa kena sanksi pidana. "Dahlan bisa terkena sanksi pidana. Tetapi konsep itu bisa dibawa oleh Menteri BUMN ke dalam Komite Privatisasi yang diatur oleh keputusan Presiden," jelasnya.

"Jadi tidak dapat dijual begitu saja PT Merpati oleh Menteri BUMN tanpa prosedur seperti diatas," imbuh Politisi Golkar ini.

Dihubungi secara terpisah, Mantan Dirut Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengungkapkan wacana menjual Merpati, atau menarik investor sudah ada dari zaman dahulu, bahkan zaman Wahyu Hidayat (sekarang Deputi Restrukturisasi BUMN) menjabat sebagai Dirut. 

"Jadi hal itu bukan wacana baru menurut saya, dan boleh-boleh saja. Hanya apakah menjual Merpati itu final? Kan pemegang saham nya Kementerian Keuangan, apa sudah setuju? Ada pertimbangan Nasionalisnya nggak? Bagaimana kalau Asing yang beli? Nah, banyak kan pertimbangannya," ungkap Jhony.

Lalu apakah ada cara lain selain menjualnya?

"Ada, banyak. Tapi ya kuncinya kan di siapa yang menjalankannya. Pak Deputi (Wahyu) saya dengar punya 3 opsi selain melikuidasi Merpati. Opsi nya mungkin bagus, tapi kalau yang menjalankan tidak becus, ya hasilnya tetap butut," tutur Jhony.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) makin sulit dan tidak bisa diselamatkan lagi. Maskapai penerbangan plat merah ini pun bakal dijual.

Dahlan Iskan mengatakan, kondisi Merpati secara korporasi sudah sangat sulit, karena itu diputuskan untuk dijual. Bagi investor yang berminat bisa menyampaikan proposal ke Kementerian BUMN, dan diberi waktu 2 bulan untuk penjualannya. Namun Dahlan tidak mengungkapkan berapa harga jual Merpati.

Source : detik

Mutilasi Benhil : Anak menghabisi Ibunya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sigit (40) dikenal sebagai orang yang menyayangi ibunya, Siti Aminih (80). Tak ada yang menyangka bungsu dari empat bersaudara itu tega memutilasi jenazah ibunya.

Yusbianto, ketua RT tempat Sigit dan ibunya tinggal di Jalan Danau Mahalona 78, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyebut hubungan Sigit dan ibunya sangat dekat. Mereka hanya tinggal berdua di rumah tersebut.

"Istilahnya tempat curhat sehari-harinya Sigit-lah . Kalau ada apa-apa si ibunya dipeluk. Sigit enggak pulang, dicariin. Disuruh pulang," kata Yusbiantoro, Minggu (14/7/2013).

Selain Sigit dan ibunya, keluarga itu masih memiliki kakak tertua, Bambang, yang sudah berkeluarga di Semarang, Jawa Tengah. Dia bekerja sebagai kapten di salah satu kapal pesiar. Hanya sesekali dia menengok Aminih dan Sigit di Jakarta. Adapun ayah Sigit dan dua kakak lainnya telah meninggal dunia.

Menurut Yusbianto, perilaku aneh mulai diperlihatkan Sigit sejak tahun 2006. "Kalau penyebabnya, saya sebagai tetangga melihat, seperti misalnya kayak orang mau jadi direktur tapi enggak tercapai. Seperti itulah kurang lebih," ujarnya.

Saking sayangnya

Kepala Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan mengatakan kemungkinan memang Sigit yang memutilasi jenazah ibunya. Namun, belum dipastikan apakah dia juga yang membunuh ibunya.

Dari barang bukti berupa sayatan daging, tulang dan tengkorak di rumah tersebut, Siti Aminih diperkirakan telah meninggal lebih dari sebulan yang lalu. Sigit mengakuinya saat diinterogasi polisi.

"Hasil interogasi Sigit, ibunya sakit dan terjatuh beberapa hari lalu, kemudian meninggal," ujarnya.

Setelah Aminih meninggal, Sigit sangat kehilangan. Berdasarkan pengakuannya, dia mengusap memeluk dan memelihara jenazah sang ibu, bukan menguburkannya. Namun, lambat laun, jasad itu membusuk hingga mengeluarkan ulat.

Melihat hal itu, Sigit khawatir. Ia tak mau mayat ibunya membusuk. Kemudian, dia memotong dan memisahkan daging dengan tulangnya. Kepala sang ibu diletakkan di dalam baskom hijau. Tulang belulangnya disusun rapi di atas nampan hijau dan dagingnya dimasukkan di dalam karung.

Polisi menduga Sigit menggunakan pisau dapur biasa saat memutilasi jenazah ibunya. Dua pisau dapur tergeletak di samping potongan organ di dalam kamar tersebut.

Terungkap oleh kakak

Terungkapnya kasus tersebut bermula saat sang kakak sulung, Kapten Bambang datang ke rumah, Sabtu (13/7/2013), jelang tengah malam. Ia terkejut karena tak mendapati sang ibu. Sigit yang ditemuinya tengah tercenung sendirian di ruang tengah. Ditanya keberadaan sang ibu, Sigit hanya menjawab "meninggal" tanpa memberitahu keberadaan makamnya.

Bambang kemudian mengadu ke Yusbianto, ketua RT, beserta seorang tetangganya. Bersama mereka, Bambang kembali masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa satu per satu ruangan.

Terkejutlah mereka saat menemukan tengkorak serta tulang belulang tergeletak di lantai kamar Siti Aminih serta dua bilah pisau dapur penuh bercak darah.

"Dia (Bambang) jarang ketemu ibunya. Coba bayangin saja, anak mau ketemu ibunya di bulan puasa tapi sudah begitu, gimana coba?" ujar Yusbianto mencoba menggambarkan perasaan Bambang.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Mapolsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi yang datang kemudian langsung mengamankan Sigit dan mengirimkan tulang belulang itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) demi diuji kebenaran identitasnya.

Belakangan, polisi mengirim Sigit ke psikiater RS Polri Bhayangkara Raden Said Sukamto Kramat Jati untuk diperiksa bagaimana kondisi kejiwaannya. Kepala Unit Reserse Kriminal Mapolsek Metro Tanah Abang Kompol Widarto mengaku kesulitan menetapkan Sigit sebagai tersangka.

"Bagaimana mau menetapkan sebagai tersangka. Ditanya saja mencla-mencle, sulit dapat keterangan," ujarnya.

Jika hasil tes kejiwaan Sigit divonis mengalami gangguan jiwa, lanjut Widarto, pihaknya tidak bisa menerapkan pasal tindak pidana kepada Sigit. Oleh sebab itu, ia berharap hasil tes kejiwaan di RS Polri dapat keluar lebih cepat.

Source : Kompas

Bikin Macet, PKL di Pasar Tanah Abang Ditertibkan

Jakarta - Penertiban titik-titik macet akibat PKL tak tertib sekarang merambah kawasan Tanah Abang. Polisi bersama dengan petugas Pemprov DKI dari Satpol PP, Dishub dan petugas kelurahan/kecamatan turun tangan.

"Kita bantu petugas pemprov. Kalau dari kepolisian kita terjunkan 60 orang petugas," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Suyudi Ario Seto kepada detikcom lewat telepon, Kamis (11/7/2013).

Lokasi penertiban PKL adalah di Blok B dan Blok G Pasar Tanah Abang, Jembatan Tinggi dan kawasan Bongkaran. "Kalau total petugas ada ratusan orang yang melakukan penertiban. Penertiban aman-aman saja," katanya.

Petugas menyisir pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Bangunan yang ada di dekat rel kereta api juga dibongkar. Truk sampah disiapkan untuk mengangkut puing-puing dan bekas bongkaran tersebut.

Sebelumnya, penertiban PKL telah dilakukan di Pasar Minggu dan Jatinegara.

Source : detik

Tutup Jalan Tol Cikampek, Warga Sempat Berjoget Ria

Jakarta - Aksi penutupan jalan tol Cikampek KM 44 oleh warga tak hanya diisi dengan orasi dan bakar ban. Sebagian warga juga ada yang sempat berjoget ria.

Sedikitnya ada 20 warga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berjoget. Mereka membentuk barisan dan berjoget di tengah jalan tol.

Sebagian ada yang mengepalkan tangannya ke atas. Sisanya menari sambil bertepuk tangan.

Di sisi jalan lain, puluhan kendaraan yang terdiri dari truk dan mobil pribadi harus gigit jari karena terjebak macet. Para sopir hanya bisa pasrah melihat ulah warga yang menuntut masalah lahan ini.

Blokir jalan berlangsung sejak pukul 08.30 WIB di KM 44. Mereka menutup dua jalur sekaligus, baik yang menuju arah Jakarta dan Cikampek.

Sempat terlihat ada aksi bakar ban bekas. Asap hitam membubung tinggi terlihat dari kejauhan. Akibat demo ini, kemacetan mengular hingga 9 Km.


source : detik

Susno Menyerah Tanpa Liputan Media

JAKARTA, PESATNEWS – Diam-diam, Susno Duadji sudah menyerhakan diri pada Kamis (2/5/2013) jelang tengah malam. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu kini sudah mendekam dalam penjara di Lapas Kelas II A Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Sebelum terjadi proses penyerahan diri itu, Susno mengirim seorang utusan Haji Untung Sunaryo untuk menemui Jaksa Agung Basrief Arief. Untung menyampaikan pesan, Susno bersedia menyerahkan diri dengan beberapa syarat, salah satunya tidak boleh diketahui media.

Setelah terjadi kesepakatan, Jaksa Agung langsung membentuk  tim untuk menjemput Susno di lokasi yang sudah disepakati, yakni di Lapas Kelas IIA Cibinong. Jaksa Agung memerintahkan Kepala Kejati DKI Jakarta dan Kepala Kejari Jakarta Selatan untuk menemui Susno. Tim eksekutor  hanya berjumlah 4 orang.

Dalam jumpa persnya kepada waratwan, Jaksa Agung Basrief Arief memaparkan kronologis eksekusi diam-diam itu. Menurut Basrief, usai menyelesaikan urusan administrasi Susno dijebloskan ke penjara dan resmi ditahan. "Dengan demikian proses eksekusi selesai," ujar Basrief dalam jumpa persnya di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2013).

Karena proses eksekusi itu lolos dari pantauan media, untuk memastikan dan meyakinkan awak media yang penasaran, Jaksa Agung memperlihatkan dua buah foto proses eksekusi. "Biar meyakinkan, ini saya tunjukkan foto," tutur Basrief.

Dalam foto tersebut tampak Susno mengenakan kemeja sedang menulis sesuatu di atas kertas. "Ini foto Pak Susno saat menandatangani berkas-berkas administrasi," jelas Basrief.

Setelah eksekusi itu, Susno menagku siap menjalani proses hukum. Sebagimana diketahui, Susno divonis hukuman 3,5 tahun dan denda Rp 4 miliar terkait korupsi pengamanan Pilgub Jabar 2008. [ ]

Source : PesatNews

Teroris Kemang Kini Ditahan di Mako Brimob

JAKARTA, PESATNEWS- Selain di Jalan Bangka, Kemang, Detasemen Khusus (Densus) 88 menangkap dua terduga teroris di kawasan Benhil. Mereka adalah JM alias Asep, Ovie di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).Informasi yang dihimpun, Keduanya kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selain dua orang terduga teroris, Densus juga mengamankan seorang wanita yang memakai cadar saat penggerebakan di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. Polisi belum bisa memberi keterangan dari jaringan mana pelaku berasal.

Sekedar diketahui,  tim Densus 88 menggerebek sebuah rumah di Jalan Bangka II F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggerebekan bermula dari aksi pengejaran terhadap dua orang terduga teroris di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.[ ]

Source: PesatNews

Lurah Warakas Berani Tentang Kebijakan Lelang Jabatan

"Itu harus divisionerkan dulu. Yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" ucap Mulyadi, Senin (29/4).

Pria asal Solo itu menuturkan, seharusnya jabatan itu digugurkan dulu sebelum jabatan lurah dan camat berakhir dan SK Gubernur yang ada, harusnya dikosongkan dulu. Mulyadi dan PNS lain mengaku berniat menggugat kebijakan lelang jabatan Jokowi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi 80 PNS, dari Lurah dan Camat, Sekretaris Lurah (Sekel), Wakil Lurah, Sekretaris Kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini. Nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon dan share masalah ini ke Pak Yusril," kata Mulyadi.

Dia meyakini banyak lurah dan camat lain yang belum berani menunjukkan sikap yang sama soal proses lelang jabatan sekarang ini. Mulyadi sudah siap menghadapi segala risiko yang ada, terkait sikapnya menolak kebijakan Jokowi.[ ]

Source: PesatNews

JAKARTA, PESATNEWS- Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut.

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah!" tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Basuki mendengar informasi terakhir yang beredar bahwa warga Waduk Pluit tidak hanya menolak untuk direlokasi, tapi mereka juga menginginkan adanya pembagian lahan dengan meminta ganti rugi. Mendengar itu, dia tetap bersikukuh untuk menolaknya karena lahan itu merupakan lahan hijau milik pemerintah.

"Di Jakarta ini enggak pernah beres soal lahan. Kalau lahan negara kamu dudukin terus minta ganti rugi, mana bisa? Itu jalur hijau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut memberikan jalan keluar terbaik bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyejahterakan masyarakat yang hidup di bawah rata-rata. Apabila warga mendirikan bangunan ilegal di atas tanah negara, maka mau atau tidak, warga itu harus direlokasi untuk mewujudkan program unggulan Pemprov DKI.[ ]

source : PesatNews